Johanis Tanak singgung kasus Hambalang
Calon pimpinan KPK terpilih Johanis Tanak menjelaskan usulan penerapan restorative justice dalam penanganan kasus korupsi.
Setiap proses hukum membutuhkan anggaran yang besar, kata Johannes.
Menurutnya, penerapan restorative justice membebaskan negara dari pengeluaran uang untuk menangani kasus korupsi.
Dia mencontohkan penanganan kasus korupsi proyek Hambalang.
Mantan jaksa itu mempertanyakan besaran anggaran untuk mengusut kasus tersebut dan mengembalikan kerugian negaranya.
“Sekarang teman-teman berpikir, ada Hambalang. Berapa biaya proses untuk keluar?
Pembangunan (Hambalang) tidak berhasil. Untuk apa? Berapa negara yang hilang di sana?”
Johanis tanak Rabu (28/9) Ujarnya di gedung parlemen di Senayan, Jakarta.
Johannes juga menyinggung kasus mantan petinju dunia Mike Tyson.
Sementara itu, Tyson membayar negara sejumlah uang sebelum hukumannya berakhir setelah terlibat dalam kasus pemerkosaan pada tahun 1992.
“Tahukah Anda Mike Tyson? Apakah dia pernah dihukum? Berapa tahun dia dihukum?
Tapi sebelum hukumannya berakhir, dia membayar pajaknya ke negara. Ketika dia membayar, dia dibebaskan.
Setelah dia dibebaskan, dia takut dari melakukan kejahatan. Sebuah kejahatan. Ditangkap, hanya untuk membayar lagi, “katanya.
Selain itu, Johanis tanak mengatakan penggunaan restorative justice dalam kasus korupsi tetap menjadi efek jera bagi pelaku.
Pasalnya, menurut Johannes, para pelaku harus membayar denda dan ganti rugi negara atas korupsi yang dilakukannya.
“Saat ini di Belanda, rumah detensi kosong karena berapa biaya untuk memproses suatu kasus.
Sedangkan untuk korupsi, negara berusaha untuk tidak membiarkan uang negara keluar.
Tapi dengan proses seperti itu, berapa banyak uang negara? harus keluar,” katanya.
Johanis terpilih sebagai pimpinan KPK, menggantikan Lili.
Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi itu dipilih melalui Komite Ketiga Republik Demokratik, yang memiliki 53 anggota dewan yang hadir.
Johanis memperoleh 38 suara, sedangkan calon lainnya, I Nyoman, hanya memperoleh 14 suara. Sementara itu, satu suara dinyatakan tidak sah.
